Sekda NTB Soroti Bank Rontok Berkedok Koperasi Yang Marak di NTB

  • Nov 15, 2022
  • Admin Desa Senggigi

Senggigi, Lombok Barat - Praktik bank rontok yang berkedok koperasi kian marak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini menjadi pusat perhatian Sekretaris daerah (Sekda) NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi M.Si hingga menggelar rapat koordinasi bersama ketua DPD APDESI NTB, Mastur SE, bertempat di kantor Sekretariat daerah provinsi NTB, Jalan Pejanggik No.12, Kota Mataram, Senin (14/11/2022). 

Menurutnya, keberadaan bank rontok tersebut apalagi memanfaatkan koperasi sebagai tamengnya tidak bisa dibiarkan. Sebab cepat atau lambat, masyarakat akan dirugikan karena sistem perhitungan kreditnya tidak mengikuti aturan resmi lembaga keuangan yang berlaku.

“Makanya kita harus mengambil sikap dengan cepat, bagaimana menanggulanginya," ujar Sekda NTB, Senin (14/11).

Diakuinya, keberadaan bank rontok ini dianggap meresahkan. Oleh karena itu, tugas Pemerintah adalah bagaimana menanggulangi masalah ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan yang namanya bank rontok tersebut.

"Bank rontok ini telah membuat sebagian masyarakat di pelosok pedesaan yang ada di wilayah NTB ini menjadi ketergantungan sebagai kreditur. Tak sedikit nasabah yang melakukan tutup lubang gali lubang, pinjam di satu tempat untuk menutupi pinjaman ditempat lain," beber dia.

"Ini juga yang harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi NTB, untuk menanggulangi permasalahan yang ada saat ini," ujarnya.

Sekda NTB juga meminta kepada seluruh kepala desa yang tergabung dalam APDESI agar bisa memantau wilayah masing-masing terhadap keberadaan daripada bank rontok tersebut.

"Tumbuh suburnya praktik bank rontok tidak semata karena adanya oknum yang menjalankannya. Tetapi juga didukung adanya respon masyarakat untuk meminjam," ujarnya.

Tidak hanya itu, Sekda NTB juga meminta APDESI NTB bagaimana menanggulangi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri melalui perusahaan-perusahaan ilegal.

"Sebab, bekerja keluar negeri melalui perusahaan -perusahan ilegal sangat beresiko. Jadi, ini juga perlu diatensi," tandasnya.

Ketua DPD APDESI NTB sekaligus Kepala Desa Senggigi, Mastur mengatakan siap untuk mengawal hasil rapat koordinasi dengan Sekda NTB tersebut. Menurut dia, langkah ini juga merupakan upaya untuk mendukung pembangunan menuju NTB gemilang.

"Pak Sekda juga mengarahkan, untuk menanggulangi permasalahan tersebut agar para kepala desa bisa mendata warganya yang betul-betul membutuhkan modal melalui BAZNAS. Baik BAZNAS Lombok Barat, baznas Provinsi NTB maupun BAZNAS pusat. Bagaimanapun, disana ada hak-hak masyarakat juga. Yang salah satu tujuan keberadaan BAZNAS adalah untuk membantu permodalan kepada warga-warga kita yang membutuhkan," terang Mastur. (hms-ds).